Umat Saat Ini Tinggal Menunggu Fatwa Ulama Untuk 'People Power'

Aksi people power ini, telah memenuhi berbagai prasatat tersulutnya sebuah pergerakan, yakni :

Pertama, adanya kezaliman yang nyata, berupa kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang menjadi sebab utama pergerakan. Kondisi ini, menambah kuat aksi sebagai dasar legitimasi publik atas realitas kezaliman rezim yang gemar melakukan kriminalisasi terhadap ulama, ajaran bahkan hingga simbol Islam.

Kecurangan pemilu yang begitu brutal ini, menambah kuat legitimasi publik untuk melakukan pergerakan, mengajukan protes terhadap rezim zalim, represif dan anti Islam. Jadi, ini adalah kumulasi dari berbagai tekanan rezim yang sudah lama terpendam.

Kedua, adanya legitimasi hukum dan Syar'i yang membuat umat semakin mantap untuk melakukan pergerakan people power. Secara hukum, aksi yang menggerakan kekuatan umat untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat tentang adanya kecurangan adalah tindakan yang sah, legal dan konstitusional.

Secara Syar'i aktivitas amar Ma'ruf nahi munkar adalah aktivitas dakwah yang mulia. People power ini juga dilakukan dalam rangka melakukan aktivitas nahi munkar, menolak kezaliman dan kecurangan yang begitu brutal.

Ketiga, adanya fakta historis bahwa rezim di negeri ini pernah beralih kekuasaannya melalui people power. Faktanya, hingga saat ini negara masih ada dan justru mengakui dan melanjutkan kekuasaan hasil people power. People power bukan ancaman negara, tapi ancaman rezim saja.

Amandemen konstitusi tidak terjadi, kecuali diawali gerakan people power yang dimotori oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1997. Jadi, negeri ini memiliki sejumlah pengalaman sejak Soekarno hingga Gus Dur, dimana peralihan rezim dipicu oleh gerakan people power.

Keempat, sikap keras dan kepala batu rezim, yang tak mau tunduk dengan nasehat dan kritik. Bahkan, rezim memamerkan alat negara sebagai tameng untuk menjaga singgasana kekuasaannya.

Bukannya mendekat kepada umat, mendengar dan menindaklanjuti aspirasi perubahan yang sudah bergelora, rezim masih saja ngotot sebagai pihak yang benar. Bahkan, rezim tutup mata dan telinga atas bobroknya Penyelengaraan pemerintahan dan pemilu khususnya.

Kelima, tingkat kemarahan umat telah sampai di ubun-Ubun. Andai saja umat ini tidak taat kepada ulama, tentu masing-masing akan menempuh jalan sendiri untuk menyatakan aspirasi protes pada kezaliman yang dipertontonkan rezim.

Karena itu, kondisi umat saat ini telah matang, telah siap untuk digerakkan, tinggal menunggu komando fatwa ulama. Semua prasarat untuk terjadinya people power telah terpenuhi, tinggal menunggu fatwa ulama.

Namun, fatwa ulama siapa yang dimaksud ? Said Aqil ? Ma'ruf Amin ? Marsudi Suhud ? Quraisy Shihab ? Jelas bukan. Bahkan, nama-nama ini sering berseberangan dan mengeluarkan statement yang menyakiti hati umat.

Jelas komando itu berasal dari ulama yang mampu menggerakan aksi 212. Ulama yang mampu menghimpun umat untuk menuntut proses hukum pada Ahok penista agama. Ya, komando itu dari Habib Rizq Syihab. Saat ini, people power hanya tinggal menunggu Fatwa HRS, dan tentu Ust Bachtiar Nashier selaku Koordinator Lapangan.

Jadi, sekali lagi wahai umat Islam. Persiapkan diri, untuk menyongsong fatwa jihad, fatwa aksi people power, untuk melawan kecurangan, melawan kezaliman dan untuk menegakkan keadilan. Allahu Akbar ! [].

Sumber : Nasrudin Joha