Lagi, Gertak Sambal Moeldoko Dijajakan Untuk Takuti Umat

Umatizen - Setelah 'gagal' mengintimidasi Ijtima' Ulama III, tak boleh terjadi dengan berbagai dalih, akhirnya Ijtima' Ulama III Sukses digelar. Tidak ada satupun tuduhan-tuduhan Moeldoko yang terbukti, karena memang aktivitas berserikat, berkumpul dan berpendapat melalui forum ijtima' adalah sah, legal dan konstitusional.

Bukan hanya Moeldoko yang malu, itupun seandainya masih punya urat malu, tudingan Wiranto terhadap forum Ijtima' Ulama III juga isapan jempol belaka. Aktivitas ulama yang dijamin hukum dan konstitusi, nyatanya sukses digelar tanpa meninggalkan jejak pelanggaran hukum sedikitpun.

Jika ijtima' ulama dianggap berpolitik, maka dalam sistem hukum NKRI berpolitik itu sah. Setiap warga negara dijamin haknya untuk berpolitik, baik untuk dipilih, memilih, atau melakukan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Memangnya yang boleh berpolitik hanya kumpulan bencoleng dan para koruptor partai ?

Tentu, politik ulama adalah politik keumatan. Politik yang memikirkan nasib dan masa depan umat, bukan politik yang mengejar jabatan dan kekuasaan.

Namun setelah berulang kali 'gagal' membendung geliat dan aspirasi umat, nampaknya Moeldoko belum juga kapok. Sekarang, Moeldoko sesumbar akan menggunakan kekuatan TNI untuk melawan gerakan perubahan umat. People power, menurut Moeldoko harus sejalan dengan konstitusi.

Moeldoko nampaknya gemar 'nyambel' dan terus mengulek gertak sambal untuk nenakut-nakuti umat. Lucunya, dia membuat definisi people power yang konstitusional itu seperti aksi memberi dukungan kepada Jokowi saat kampanye di GBK. Itu mah bukan people power, itu mau kampanye politik.

People power itu adalah gerakan keumatan yang murni menyuarakan aspirasi tentang adanya kezaliman yang menimpa mereka. People power, adalah aksi damai sebagaimana umat Islam menolak tindakan zalim penguasa yang melindungi penista agama, pada gelaran aksi bela Islam 212.

Aksi people power saat ini juga dipicu oleh kezaliman penguasa yang membiarkan kecurangan meraja lela. Kecurangan yang brutal, terstruktur, sistematis dan masif. Kecurangan inilah yang sebenarnya inkonstitusional. Merusak kedaulatan negara.

Lantas, kenapa membawa nama TNI untuk menakut-naluti umat, padahal TNI lahir dan dibesarkan dari rahim umat ? Kenapa menuding gerakan melawan kezaliman, kecurangan pemilu sebagai tindakan inkonstitusional, sedangkan rezim tutup mulut atas kecurangan-kecurangan yang terjadi ? Apakah kecurangan itu desain rezim ? KPU hanya operator ? Ayo, coba eta terangkanlah !

Sudahlah, jangan mengadu domba umat dengan TNI. Saat ini, umat dan TNI rindu perubahan. Anggota TNI tidak akan pernah mau mengkhianati umat dengan mengarahkan moncong senjata kepada umat. Justru, anggota TNI juga jengah dengan kelakuan politisi curang, yang ingin membendung aura dan hasrat perubahan umat.

Jadi kalau mau menghadapi umat, jangan Moeldoko saja yang diutus. Kirim yang lebih baik dari dia, kirim yang lebih menakutkan, yang lebih hebat, yang lebih apapun, kami siap melayani.

Lha wong kami ini cuma ingin menyampaikan aspirasi, kok diintimidasi. Kami ini ingin perubahan, kok dihalangi. Sementara, pesta pora kezaliman dan kecurangan sampai saat ini masih juga terus dipertontonkan. [].

Sumber : Nasrudin Joha (Judul : Lagi, Gertak Sambal Moeldoko Dijajakan. Hehe, Belum Tahu Dia Kalo Umat Doyan Banget Ngelahap Sambal)