Tokoh, Intelektual & Praktisi Hukum Banyumas Tolak Kecurangan Pemilu & Proyek Obor China

Umatizen - Alhamdulillah telah terselenggara Diskusi Tokoh Umat & Lawyer Banyumas Raya yang diselenggarakan pada 12 Mei 2019 oleh LBH Pelita Umat. Mengambil tema "Arah Politik dan Hukum Pasca Pilpres 2019" dengan menghadirkan 2 pembicara yaitu Prof Suteki (Guru Besar Fak Hukum Undip) dan Ahmad Khozinudin, SH (LBH Pelita Umat Pusat).

Di bulan Ramadhan sekaligus masa menunggu pengumuman hasil pilpres 2019, tema ini sangat menarik. Karena memang gejolak sosial masyarakat yang masih tinggi. Belum lagi dengan adanya berbagai peristiwa yang sangat memperihatinkan, yaitu meninggalnya 500 orang lebih pegawai KPPS yang dianggap sebagai peristiwa biasa saja oleh sebagian pihak. Peserta pun membludak melebihi perkiraan dari panitia.

Prof Suteki menyinggung bahwa Ramadhan merupakan bulan perjuangan. Terbukti dengan banyaknya medan jihad yang dilalui Rasulullah saw dan para sahabatnya. Bahkan Indonesia juga merdeka di bulan Ramadhan. Sehingga bulan ini bukanlah bulan untuk bermalas-malasan, melainkan bulan perjuangan, baik melawan hawa nafsu juga melawan ketidak adilan yang muncul di tengah-tengah umat.

Ketika kepentingan ekonomi menjadi epicentrum, pusat gempa, istilah beliau. Para politisi atau penguasa menjadikan motif ekonomi sebagai dorongan mereka melakukan tindakan. Maka politik pun dijadikan alat kekuasaan. Akhirnya politik bisa mengangkangi hukum. Hukum tidak lagi sebagai panglima, tetapi alat untuk mematikan atau menyingkirkan kelompok yang dianggapnya bersebrangan. Hal ini bisa terlihat dari adanya tim asistensi hukum kemenpolhukam yang bertugas memperhatikan dan menilai ungkapan para tokoh umat. Sebenarnya apa tujuan dibentuknya tim ini? Tentunya untuk mencari-cari kesalahan tokoh yang dianggapnya bertentangan dengan pemerintah.

Namun dengan demikian, ini akan membuat saluran yang harusnya terbuka dalam system demokrasi ini menjadi tersumbat. Sehingga wajar masyarakat bergerak dan menyuarakan pendapatnya. Karena memang tidak terbuka ruang untuk itu. Selain itu, ini juga menunjukkan sistem demokrasi yang sedang mengalami “self destruction”.

Sedangkan pembicara kedua, Ahmad Khozinudin menyampaikan pandangannya terkait keadaan hukum di Indonesia yang tidak tegak di atas asas yang seharusnya. Hal ini terjadi karena hukum dihasilkan dari proses politik. Senada dengan prof Suteki, hukum sekarang ini merupakan produk dari para politisi dan penguasa. Bukan aturan Sang Pencipta, seperti dalam Islam, yang bersifat tetap dan jauh dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu.

Kondisi Indonesia terasa lebih kacau dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Utang yang semakin besar, mencapai angka Rp 5.000 triliun. Munculnya proyek OBOR yang diinisiasi China. Ulama banyak yang dikriminaliasi. Proses politik yang penuh kecurangan dan berat sebelah, seperti masalah izin kampanye, keganjilan DPT sebanyak 17 juta jiwa, orang gila yang diikutkan dalam proses pemilu, juga penegakkan aturan pasca pemilu yang selalu menguntungkan kubu pemerintah. 

Yang terpenting menurut beliau adalah sikap kita dalam menghadapi masalah ini dan pasca pilpres. Mau bagaimana? Apakah akan fokus pada terpilih tidaknya 01 atau 02? Seharusnya kita memandang jauh ke depan, karena bangsa ini bukan untuk dinikmati generasi kita saja. Melainkan akan dinikmati pula oleh generasi selanjutnya, anak cucu kita. Apakah penguasa, politisi dan kita semua ingin mewariskan sebuah bangsa dengan hutang yang banyak, dengan strata yang dihasilkan proses politik yang penuh kecurangan? Atau bagaimana?

Oleh karena itu, seharusnya yang kita lakukan adalah tetap istiqomah dalam berdakwah dengan 2 akttifitas berikut:

Tak lupa, Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk memperbanyak doa, agar Allah memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa ini. Sunggu mudah bagi Allah untuk meluluh lantakkan makar-makar orang-orang dzalim dan sekutunya.

Ajakan beliau ini senada dengan yang disampaikan Prof Suteki ketika sesi diskusi. Bahwa solusi ketika demokrasi mengalami self desctruction adalah system Islam, yaitu Khilafah. Masalahnya hanya pada sebagian masyarakat yang belum sadar akan solusi ini, ditambah islamophobia yang menjangkiti umat. Tentu, usaha membangun kesadaran kolektif masyarakat pun harus terus menerus dilakukan.

Acara ini diakhiri dengan pembacaan pernyataan Bersama Tokoh, Intelektual, Praktisi Hukum dan Ulama Banyumas Raya tentang tolak pemilu curang, tolak proyek OBOR China dan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa untuk ikut serta mengawal proses pemilu serta berjuang secara sungguh-sungguh menegakkan syariat Islam secara kaffah agar menjadi solusi praktis dalam mengelola bangsa dan negara.