Curang Adalah Tindakan Mendelegitimasi KPU, Bukan Pengkritiknya

Umatizen - Saya harus angkat bicara, tentang sejumlah tudingan kepada banyak pihak yang mengkritik kinerja buruk KPU. Agar kedudukannya jelas, agar diketahui siapa yang musti mengkoreksi diri. Jangan buruk muka cermin dibelah.

Saya mulai dari analogi, jika seorang pemuda pemabuk dikritik, itu agar berhenti mabuk. Jika tidak mau berhenti, kritik disampaikan agar khalayak tahu kelakuan pemuda pemabuk, agar terhindar dari keburukan akhlaknya.

Jika seseorang menyampaikan kabar itu, setelah pemuda itu dinasehati agar berhenti mabuk tak jua digubris, itu tanggung jawab moral sosial. Agar publik terhindar dari kerusakan akhlak pemuda pemabuk.

Jika seorang gadis, mengetahui pemuda itu pemabuk, kemudian menjauh dan menolak dipinang pemuda pemabuk, jangan salahkan khalayak yang mengabarkan perilaku pemuda pemabuk sebagai 'mendelegitimasi kepribadian pemuda pemabuk' sehingga lamarannya ditolak sang gadis.

Setiap gadis, berhak tahu karakter dan kepribadian lelaki yang ingin melamarnya. Setiap gadis, wajar menolak lamaran pemuda pemabuk. Setiap orang, berhak bahkan berkewajiban memberitahu sang gadis tentang perilaku buruk pemuda pemabuk agar terhindar dari kerusakan moral dan akhlak.

Begitulah kondisi KPU, perilaku curang itu terlalu telanjang. Brutal. Istilah terstruktur, sistematis dan massif tak mampu mewakili betapa kacau balaunya kecurangan pemilu tahun ini.

Laporan demi laporan melalui saluran resmi sudah marak dilakukan, tapi minim tindakan. Pihak otoritas, hanya bertugas sebagai keranjang sampah. Hanya menampung laporan.

Sementara kecurangan demi kecurangan tidak mendapat respons KPU secara memadai. Pledoi KPU terlalu klasik, tidak ada niat dan mohon maaf salah input.

Jadi jika ada deklarasi kecurangan, jika ada kritik tajam ke KPU, itu bukan kesalahan pengkritik. KPU sendiri yang tebal kuping. Apakah ini bagian dari skenario curang ?

Sejak awal KPU tutup mata dengan data 17,5 juta data DPT invalid. Tutup telinga atas kritikan DPT orang gila. Lantas begitu ada deklarasi curang kok yang disalahkan publik ? Ulama ? Umat Islam ?

TKN Jokowi juga setali tiga uang, semestinya ikut mengkritisi KPU, bukan bertindak menjadi kuasa hukum KPU. Kenapa KPU yang dikritik, tapi TKN Jokowi yang sewot ? Apakah memang ini bagian dari skenario curang ? Jika dilihat dari angka-angka curang, semua memang menguntungkan kubu Jokowi.

Jadi sekali lagi, tindakan curang KPU lah yang mendelegitimasi KPU. Jangan mengumbar tudingan pada pengkritik KPU. Sampai saat ini KPU tak punya data untuk membantah kritikan curang. KPU hanya memiliki dua argumen klasik untuk membantah para pengkritinya : 1. Tidak ada niat, 2. Mohon maaf salah input.

Memangnya seluruh rakyat Indonesia bodoh ? Memangnya yang bisa berhitung hanya KPU ? Memangnya, dulu segenap rakyat tidak pernah belajar calistung ? Coba, eta terangkanlah ! [].

Sumber : Nasrudin Joha